Syahrul Aidi Tinjau Pembangunan BSPS Dan PISEW Di Kecamatan XIII Koto Kampar

Bangkinang – Ustadz H. Syahrul Aidi Maazat.Lc.MA yang merupakan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS  berkunjung ke Desa Ranah Sungkai Kecamatan XIII Koto Kampar yang didampingi oleh Ardiansyah (Anggota DPRD Provinsi Riau) dan juga Fahmil SE ME (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar) serta rombongan lainnya.

Maksud kedatangan beliau, yakni meninjau pelaksanaan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan juga Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR yang berhasil ia perjuangkan.

Program PISEW merupakan pembangunan jembatan penghubung antar desa, yakni Desa Ranah Sungkai dengan Desa Lubuk Agung, yang semula tidak ada akses dekat, membuat masyarakat antar dua Desa ini menempuh jalur yang memakan jarak jauh. Dengan adanya program PISEW tersebut, jembatan antar desa terbangun sehingga masyarakat dari dua desa ini juga lebih mudah untuk mengangkut hasil pertaniannya.
 
Sementara itu, program BSPS hasil perjuangan Anggota Komisi V DPR RI asal Riau ini juga di nikmati oleh 20 Kepala Keluarga yang ada di Desa Ranah Sungkai bersama 3 Desa lainnya yang ada di Kecamatan XIII Koto Kampar, yaitu Desa Batu Bersurat, Desa Tanjung Alai dan Desa Binamang.

Syahrul Aidi Maazat saat meninjau langsung program PISEW dan BSPS  menyampaikan bahwa semua yang ia perjuangkan merupakan atas doa dan dukungan dari masyarakat.

” Semoga program ini bermanfaat bagi masyarakat kita serta kedepannya kita akan terus berjuang untuk masyarakat Riau, baik terkait infrastruktur maupun progaram-program kemasyarakatan  lainnya sesuai dengan Tupoksi kami sebagai Wakil Riau di pusat” ujarnya.

Diketahui setahun semenjak dilantik menjadi Anggota DPR RI di senayan serta  memiliki komunikasi yang baik antar Kementrian, Syahrul Aidi Maazat berhasil memperjuangkan serta mempersembahkan 1.000 rumah untuk masyarakat Kampar pada anggaran 2020 melalui Program BSPS. Serta membangun 9 Jembatan di 5 Kecamatan yang ada di Kampar lewat Program PISEW. mal

Baca Juga

Sofyan Siroj Sesalkan Pemerintah Pusat Tidak Libatkan Daerah Dalam Pembahasan Omnibus Law

Pekanbaru – Pengesahan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja oleh pemerintah pusat pada 5 Oktober …