Pekanbaru – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau H. Markarius Anwar, ST, M. Arc mengapresiasi kinerja manajemen Riau Petroleum atas capaian pengalihan Participating Interest (PI) 10% Wilayah Kerja (WK) Rokan …
Selengkapnya »Sapari Ari
GKSB DPRRI: Standar Ganda Uni Eropa dan AS atas Konflik Palestina-Israel Sebagai Bentuk Kemunafikan
Jakarta — Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI Untuk Palestina kesal atas sikap Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS) atas konflik di jalur Gaza kembali memanas beberapa pekan terakhir. …
Selengkapnya »Usai Tolak UU IKN, PKS: Lebih Baik Fokus Perhatikan Infrastruktur di Desa dan Daerah Terpencil
Jakarta-Fraksi PKS DPR RI menolak Revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Fraksi PKS memberikan delapan catatan atas pengesahan UU IKN tersebut. Penolakan UU IKN oleh Fraksi PKS itupun didukung …
Selengkapnya »Pekanbaru Diselimuti Asap, Aleg PKS Ini Minta Pemprov Segera Lakukan Penanganan
Pekanbaru – Menyikapi kondisi kualitas udara di Kota Pekanbaru yang semakin tidak sehat, disebabkan kabut asap beberapa hari terakhir, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera …
Selengkapnya »MASIH SAKTI KAH PANCASILA?
1 Oktober merupakan hari penting dalam kalender kebangsaan. Sekaligus momen getir nan mengiris hati. Bukan hanya bagi para pahlawan beserta keluarganya dan korban lain kebengisan gerakan 30 September 1965 atau …
Selengkapnya »Markarius Anwar Terima Kunjungan Belajar SMAN 4 Kandis, Tugas Pengawasan Hingga Konflik Rempang Jadi Bahasan
Pekanbaru – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Provinsi Riau Markarius Anwar, dan Bendahara F-PKS DPRD Provinsi Riau Adam Syafaat, menerima kunjungan belajar dari siswa SMA N 4 Kandis …
Selengkapnya »KESELAMATAN PASIEN PRIORITAS UTAMA
Hari Keselamatan Pasien Sedunia yang diperingati setiap 17 September merupakan momentum untuk menggalang solidaritas. Agar ada aksi nyata guna mengurangi risiko perawatan kesehatan.Kita rasakan dan alami sendiri, betapa penyelenggaraan kesehatan masih dibayang-bayangi segudang permasalahan. Sebagian dapat diatasi sebagian mengendap. Pembiaran pastinya bukan opsi bijak. Boleh jadi perkara berhasil dipendam. Tapi bak bom waktu, siap meledak kapan saja.Ketika terungkap …
Selengkapnya »RIAU YANG MENGINSPIRASI
Penunjukan Kota Pekanbaru sebagai tuan rumah RapatKordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah se-Indonesia yang digelar 13-15 September 2023, patut disambutbaik. Selaku pihak penyelenggara, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru diharapkan tampil optimal agar kepercayaan yang telah diberikan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementrian DalamNegeri (Kemendagri) terbayar lunas dan tuntas. Sukses memberikesan dan pengalaman positif bagi tetamu yang datang dariseluruh penjuru nusantara, dan terpenting menghasilkan ide dangagasan konstruktif serta menginsiprasi daerah lain. Apalagitema yang diusung bernilai strategis bagi kelanjutanpembangunan dan kemajuan bangsa. Menurut informasi, temaRakornas adalah “Peran strategis biro hukum dan bagian hukumdalam penyelenggaraan otonomi daerah”. Mengacu ke temabarusan, kami anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan(Dapil) Kota Pekanbaru dan yang duduk di Badan PembentukanPerda (Bapemperda) menaruh asa ke Pemko. Supaya momenbisa dimanfaatkan seoptimal mungkin. Sehingga menjadikebanggaan bagi Riau secara keseluruhan menimbang status Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi. Banyak sebenarnya keinginan yang hendak disampaikan. Paling utama perlunya memanfaatkan Rakornas bukan semata peluangmempromosikan Kota Pekanbaru, entah itu kuliner atau objekpariwisata. Kita mau sesuatu yang lebih besar. Menimbang temaacara berkaitan produk hukum, ini celah untuk menyampaikannarasi membangun negeri. Terutama upaya mempertahankankeberhasilan Kota Pekanbaru di bidang kebijakan dan regulasi.Boleh dibilang Pekanbaru cukup mentereng seiring prestasi.Teristimewa Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaruyang konsisten memperoleh penghargaan berturut-turut dariKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi (Kemenpan RB). Kesuksesan berinovasi danpenerapan teknologi terbaru juga membuat MPP Kota Pekanbaru dinobatkan Kemenpan RB sebagai salah satu MPP terbaik sekaligus menjadi percontohan MPP digital di Indonesia, disamping MPP di Kota Banyuwangi Jawa Timur. Begitujuga di bidang ketenagakerjaan, Kota Pekanbaru menempati posisiterbaik III Paritrana Award tahun 2022, setelah KabupatenBengkalis terbaik I dan Kabupaten Kepulauan Meranti di tempatII. Paritrana Award sebuah penghargaan yang diberikan kepadaPemerintah Daerah (Pemda) yang berhasil melindungikeselamatan kerja di wilayahnya. Kehadiran MPP dan apresiasi bidang ketenagakerjaan sedikitcontoh kesuksesan. Keberhasilan tadi buah efektifnya regulasidan implementasi. Tanpa didukung peraturan yang baik dankomitmen melaksanakan aturan yang sudah dibuat mustahilprogram atau kegiatan bisa berjalan dan bermanfaat kemasyarakat. Walau ditemukan cela dan kekurangan, dirasawajar. Selagi diiringi kesungguhan selalu berbenah. Tentu takhanya membanggakan capaian. Pertemuan dan diskusisepanjang acara idealnya diarahkan guna memperkaya konsepdan pembenahan regulasi. Masukan dan pengetahuan yang diterima dan diserap dari berbagai daerah modal berharga untukmelanggengkan prestasi yang sudah dicapai. Diantarapertanyaan yang fundamental diajukan, apakah regulasi yang diterbitkan sudah berkontribusi signifikan mewujudkanmasyarakat sejahtera, makmur dan adil? Atau memakaiperspektif lebih komprehensif yang merujuk ke konsep StrategiNasional Reformasi Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI, yakni: Pertama, sebagai pedoman perilaku, sudahkah regulasimenjadi pedoman terselenggaranya dinamika sosial baikterhadap kegiatan formal maupun informal? Kedua, sebagaiinstrumen pembangunan, sudahkah regulasi menggerakkansumber daya untuk mencapai suatu tujuan yang telahditetapkan? Saling Memperkuat Walau terkesan teoritis, pertanyaan di atas penting diajukan. Negeri kita tak kurang aturan. Malah kebanyakan. Akan tetapi, banyak aturan dibuat belum memenuhi ekpektasi dan belumsepadan hasil yang diperoleh. Sementara proses pembentukanperaturan memakan anggaran dan duit rakyat. Banyak ilustrasiyang menggambarkan betapa masih rendah kualitas regulasi di negeri kita. Selain mengalami “obesitas”, tak sedikit aturandibuat bukan atas dasar aspirasi masyarakat. Atau justrumenguntungkan kepentingan kelompok dan kalangan tertentusaja. Ujungnya manakala dilaksanakan memicu konflik. Wajarkemudian tren jumlah peraturan baik itu diterbitkan PemerintahPusat dan Pemda yang berujung protes atau judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) terus meningkat. Diantaranya UU Cipta Kerja yang diputus inkonstitusional. Imbas regulasi yang bermasalah terasa ke seantero negeri. Paling hangat kerusuhandi Pulau Rempang-Batam, yang sedikit banyak masihberkaitkelindan dengan misi kemudahan investasi seperti yang dijanjikan di UU Cipta Kerja. Teruntuk Pemko Pekanbaru, selain menginspirasi, Rakornasjuga momentum menyerap inspirasi dari Pemda lain. TerlebihKota Pekanbaru belakangan menghadapi sejumlah persoalanpelik. Teranyar perkara penarikan retribusi parkir yang digugatoleh elemen masyarakat. Permasalahan bermula dari dasarhukum dan pelaksanaan penarikan retribusi parkir di tepi jalanumum yang dinilai tak sejalan dengan Peraturan Walikota(Perwako) Pekanbaru 138/2020 yang mana dasar penarikanretribusi parkir di tepi jalan umum pada ruang milik jalan.Bahkan, berdasarkan polling beberapa media online di Riau, hampir 90 persen warga mengeluhkan praktik parkir. Lantas apagunanya regulasi dibuat jika malah merugikan masyarakat.Sampai-sampai Pekanbaru dikasih julukan kota seribu parkir. Selain pengutipan parkir yang terkesan membabi-buta, besaranretribusi parkir yang disamakan di semua tempat juga dikritik.Menurut masyarakat, semestinya dibedakan berdasar zonasi.Kenaikan harga tarif parkir bagi kendaraan roda dua dan rodaempat pun bikin masyarakat bertanya-tanya. Asbab tidaktransparan ke publik. Imbasnya Pemko diminta mencabutPerwako tentang perparkiran. Di luar parkir, juga ada problem klasik khas perkotaan semisal banjir, kemacetan, pengelolaantransportasi umum dan lain-lain. …
Selengkapnya »5 Sikap Fraksi PKS DPR RI atas Bentrok di Pulau Rempang Kepri
Jakarta – Kisruh investasi di Pulau Rempang Provinsi Riau yang mengorbankan suku asli Melayu mendapat perhatian penuh dari Fraksi PKS DPR RI. Mereka mengeluarkan lima sikap yang harus diberi atensi …
Selengkapnya »Kisruh Investasi Rempang Batam, F-PKS Riau Suarakan ke DPR RI
Pekanbaru – Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Riau H. Ahmad tarmizi, Lc, MA dan Bendahara Umum H. Markarius Anwar, ST, M.Sc bertolak langsung ke Jakarta menyampaikan aspirasi dan dukungan …
Selengkapnya »
DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau