DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
JAKARTA (12/11/2019) -Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan jajaranya dengan Komisi V DPR-RI berlangsung dengan hangat dan mendapat perhatian yang serius oleh seluruh Anggota Legislatif Komisi V DPR RI
Salah satunya dari anggota Komisi V Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI dari dapil Riau II, Syahrul Aidi Maazat, LC, MA yang menyampaikan aspirasi dari masyarakat Riau terkait pembangunan infrastruktur di Riau yang selama ini dinilai kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.
Di tengah rapat tersebut, beliau menyoroti dari sekian banyak program pembangunan yang disodorkan oleh PUPR, ia melihat hanya satu proyek yang menyentuh kepentingan Riau yaitu TPA di Pekanbaru dan Kampar.
Sementara itu untuk program jalan, pembangunan flay over, embung dan program lainya tidak ia temukan lokasinya di Riau. Syahrul Aidi juga memaparkan bahwa Riau merupakan salah satu Provinsi penyumbang terbesar devisa negara, baik dari minyak dalam tanah maupun di atas tanah.
“Dari rating minyak yang ada di indonesia, 30% lifting minyak bumi disumbangkan oleh Riau, namun dampaknya tidak sebanding dengan pembangunan yang ada di Riau,” pungkasnya.
Selain itu, beliau menegaskan terkait pemasukan terhadap negara dari sektor perkebunan yaitu dari Crude Palm Oil ( CPO)
“Pemasukan CPO terbesar di indonesia ada di Riau. Berasal dari 4 juta hektar lahan yang ada dan diambil oleh pemerintah pusat pajaknya. Untuk itu kami meminta ke kementerian PUPR untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur ke Daerah Riau,” ujarnya.
Selain itu, mantan wakil ketua DPRD Kampar itu juga menyampaikan soal perbaikan jalan Nasional yang masih berlubang-lubang serta rencana pembangunan dari empat balai jalan yang direncana oleh PUPR agar salah satu eksistensinya diposisikan di Riau. Hal ini dikarenakan posisi Balai Jalan Riau masih berinduk ke Sumut.
Kemudian Tidak hanya menyoroti soal jalan dinilai belum sebanding dengan Provinsi tetangga yang sangat dirasakan oleh masyarakat Riau, dirinya juga menyampaikan soal harga karet yang sangat terpuruk tidak sebanding dengan strategi pembangunan infrastruktur 2020-2024 yang meningkatkan material harapan produksi dalam negeri yang memberi nilai tambah di setiap pembangunan infrastruktur oleh kementrian PUPR.
“Saya pernah mendengar salah satu komponen material pembangunan jalan itu dari adalah komoditas karet, karena di Riau harga karet tidak mampu membeli setengah kilo beras dikarenakan harganya yang anjlok sehingga para petani mengambil langkah untk menebang karetnya. Mengingat Riau merupakan wilayah yang memiliki kebun karet cukup luas, disini kami bertanya sejauh mana kebutuhan karet itu menjadi variabel untuk komponen material pembangunan jalan tersebut ?,” tanya Syahrul Aidi.
“Kedepannya kita berharap Riau mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat sebagai sharing profit dari apa yang telah dihasilkan Riau untuk pemerintah pusat. Dan juga untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya. (*)
