DPW PKS Provinsi Riau Situs Resmi DPW PKS Provinsi Riau
Jakarta – Beberapa kepala desa dari Kabupaten Kepulauan Meranti mengadu ke Anggota DPR RI Dr Syahrul Aidi Maazat atas nasib mereka yang tidak jelas dalam 2 tahun terakhir. Jika makin tidak jelas, mereka mengancam akan menutup kantor desa karena tidak sanggup menjalankan operasional pemerintahan desa lagi.
“Iya, sesuai dengan beberapa pemberitaan, bahwa saat ini kades di Meranti tidak mampu lagi menjalankan roda pemerintahan desa karena anggaran yang tidak mencukupi. Pagi tadi (kemarin) mereka mengadu ke saya agar memperjuangkan nasib mereka yang di ujung tanduk saat ini,” kata Syahrul Aidi saat dihubungi pada Kamis (23/3/2023) malam.
Dia menceritakan bahwa dalam dua tahun anggaran yaitu 2022 dan 2023 dana Penghasilan Tetap (Siltap) para perangkat desa tidak dicairkan 12 bulan. Tahun 2022 tidak penuh 12 bulan dan tahun 2023 ini kabarnya hanya 1 bulan yang dicairkan padahal telah berjalan 3 bulan. Melihat keadaan ini, para kepala desa mengaku tidak sanggup lagi menjalankan operasional kantor desa.
“Laporan para kades ini jadi poin prioritas saat pertemuan dengan Kementerian Desa secepatnya. Kita akan segera panggil Kemendesa, dan meminta ini tolong dicarikan solusinya. Bagaimanapun kantor desa adalah pintu utama pelayanan publik di daerah. Jika tidak berjalan dengan baik maka masyarakat dan pemerintah akan dirugikan secara langsung.” kata Ketua Alumni Al Azhar Mesir ini.
Syahrul Aidi berharap agar Pemkab Kepulauan Meranti mencarikan solusinya. Jangan dibiarkan hingga mengganggu roda pemerintahan dan situasi politik di Kepulauan Meranti. “Kita juga meminta agar Pemprov Riau juga membantu mencarikan solusinya. Jangan dibiarkan Pemkab Meranti sendirian.” tegas Syahrul Aidi.
Ancaman penutupan kantor salah satunya disuarakan oleh Kepala Desa Gogok Darussalam, Kecamatan Tebingtinggi Barat, Sugianto. Seperti dikutip dari media online sabangmeraukenews.com, melalui akun media sosial Facebook miliknya, Sugianto berencana akan menutup kantor desa yang dipimpinnya hingga batas waktu yang tidak ditentukan.
“Kami Akan Tutup Kantor Desa Sampai Batas Waktu Yg Belum Ditentukan,” tulisnya pada Selasa 21 Maret 2023 lalu.
Kepada awak media, Sugianto mengaku kecewa karena sejumlah item alokasi anggaran belum direalisasikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa.
“Dana Siltap (penghasilan tetap) kami belum direalisasikan. Bahkan informasinya hanya akan dibayarkan satu bulan saja, padahal operasional kami sudah tiga bulan,” ungkapnya. (rls)
