Desak Pemerintah, Chairul Anwar: Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Riau Jangan Sampai Tertunda-Tunda Lagi

Jakarta (02/07/2020) — Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Riau 1, Chairul Anwar, mendesak pemerintah pusat untuk tidak lagi menunda pencairan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) terutama di daerah Provinsi Riau. Hal itu disampaikan Chairul Anwar pada saat menghadiri Rapat Panja Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa RAPBN 2021 di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (02/07/2020).

Menurut Chairul kurang bayar dana bagi hasil akan sengat berpengaruh terhadap pembangunan di daerah, terutama pada masa pandemi Covid 19 saat ini dimana perlu kebijakan anggaran yang lebih besar untuk membantu masayrakat yang terdampak Covid 19.

“Kami mendesak kepada Kementerian Keuangan agar tidak lagi terjadi penundaan atau kurang bayar Dana Bagi Hasil terutama di dapil kami di Provionsi Riau. Provinsi Riau merupakan daerah penghasil minyak bumi yang terbesar di Indonesia sejak zaman orde baru, maka perlu perhatian khusus agar masayarakat Riau merasakan manfaat dari kekayaan minyak bumi di Provinsi Riau,” ungkap Chairul.

Politisi PKS asal Riau ini mengungkapkan bahwa kurang bayar DBH Riau ini sudah sering terjadi dari tahun ke tahun maka kami mendesak kepada Kementerian Keuangan agar kedepannya membayar dana bagi hasil tepat waktu.

“Kejadian kurang bayar DBH ini sudah sering terjadi, maka kedepan kami minta Kemenkeu mencairkan DBH tepat waktu, terutama masa pandemi Covid 19 ini, sangat banyak keperluan daerah untuk mengatasi dampak Pandemi Covid ini baik dari segi kesehatan dan ekonom. Kami minta ini mendapat perhatian khusus Kemenkeu dan akan saya evaluasi serta tanyakan terus ”, tegas Chairul.

Selain kekurangan Dana Bagi hasil yang di permasalahkan Anggota Komisi VI ini mempertanyakan juga dampak dari Pajak Sawit terhadap infrastruktur di Provinsi Riau.

“Kami di Provinsi Riau ini luas perkebunan sawit kami seperempat lebih dari luas Provinsi Riau yaitu sekitar 2,4 juta hektar. Artinya Pajak yang didapat dari Industri sawit juga sangat besar, maka kami meminta agar hasil pajak sawit juga bisa dirasakan oleh masyarakat Riau. Minimal jalan-jalan yang dilewati oleh truk pengangkut sawit yang menyebabkan jalan rusak bisa diperhatikan kondisinya. Kami meminta agar anggaran infrastruktur jalan di Riau bisa ditingkatkan,” jelas Politisi kelahiran Pekanbaru ini.

Chairul juga menghimbau agar pemerintah daerah mempergunakan Dana Bagi Hasil dan dana dari APBN yang didapatkan oleh Riau agar dimanfaatkan dengan baik untuk peruntukan kesejahteraan masyarakat Riau.

“Kami juga menghimbau kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah Provinsi di Riau agar mengelola dana yang diperoleh dari pemerintah pusat dengan baik dan benar. Baik dalam artian tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat Riau dan benar dari segi pengelolaan administrasi, proses dan pelaporan anggaran yang telah digunakan,” tutup Chairul.

Baca Juga

Idul Adha 1441 H: Chairul Anwar Salurkan 1000 Paket Daging Kurban

  Pekanbaru (04/08/2020) — Anggota DPR RI Dapil Riau 1 dari Fraksi PKS Chairul Anwar …